Gawat... Sumatera 215 Titk Api, 192 Ada di Riau

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hasil pengamatan satelit Terra dan Aqua Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru, Jumat (10/7/2015) mendeteksi munculnya 215 titik panas (hotspot) di Sumatera. Dari angka itu, sebanyak 192 titik api di antaranya terdeteksi di wilayah Riau.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Sugarin merincikan, untuk wilayah Riau, hotspot terdeteksi menyebar di sepuluh kabupaten/kota yang didominasi oleh kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yakni sebanyak 63 hotspot dengan confidence diatas 70 persen.

"Dari 192 hotspot di Riau, 63 hotspot terdeteksi di wilayah Rohil. Selanjutnya disusul Pelalawan dengan 53 hotspot, Inhu 20 hotspot, Bengkalis 17 hotspot, Kuansing 13 hotspot, Kampar 5 hotspot, Siak  4 hotspot, kemudian Pekanbaru dan Inhil masing-masing 3 hotspot," jelas Sugarin.

Dikatakan Sugarin, banyaknya titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Riau telah berpengaruh langusng terhadap jarak pandang (visibility) di sejumlah kawasan di Riau. "Pekanbaru visibility 5 km (haze), Dumai  4 km (haze), Pelalawan 5 Km (haze) dan Rengat 5 km (haze)," ujar Sugarin.

Banyaknya hotspot yang terdeteksi di Riau, lanjut Sugarin juga telah berakibat langsung pada kualiatas udara dimana  alat pemantau PM10 indeks standar pencemaran udara (ISPU) Pekanbaru dalam kategori tidak sehat.

"Sedangkan prakiraan cuaca hari ini secara umum Provinsi Riau cerah berawan. Peluang turunnya hujan dengan intensitas ringan tidak merata terjadi pada malam atau dini hari di wilayah Riau bagian tengah dan pesisir timur," tukasnya.

Sumber : www.riaupos.co

Read More

Haris Dampingi Mendagri Nonton Film "Menunggu Bono"

PELALAWAN: Segala upaya untuk mempromosikan pariwisata objek bono di Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan, terus dilakukan Bupati Pelalawan HM Harris agar bisa dikenal oleh wisatawan domestik dan wisatawan manca negara.
Kali ini promosi wisata bono dengan membuat soundtrack film Bono dengan judul "Menunggu Bono" yang dilakukan Bupati. Dan dalam hal ini, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, penggarapan film Menunggu Bono merupakan suatu tonggak perjuangan memperkenalkan dan membangun potensi daerah Pelalawan. Pengarapan film layar lebar ini mengangkat budaya melayu dan fenomena gelombang bono sebagai latar dari film tersebut.
Pemutaran film bono ini langsung disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indinesia (Mendagri RI) Tjahyo Kumolo bersama istri, Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama istri, Kementerian Pariwisata, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten Pelalawan, Sektretaris Kabupaten Pelalawan Drs H Tengku Mukhlis MSi, unsur forkompinda Provinsi Riau dan forkompinda Kabupaten Pelalawan, Kepala SKPD beserta istri lingkup Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan, produser, sutradara, para pemeran yang terlibat film bono dan Kru film.
Demikian hal inin disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangun Dearah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan Ir M Syahrul Syarif MSi,Minggu (5/7) di Pangkalan Kerinci. Dikatakannya, bahwa pemutaran film menunggu Bono didepan Mendagri RI ingin menyampaikan, kalau Kabupaten Pelalawan merupakan suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang indah dan asri. Dimana disatu Kecamatan terdapat sebuah ombak yang kuat termasuk 5 ombak tergenas di sungai seluruh di dunia setelah Sungai Amazon di Negera Brazil.
"Segala segi sektor terus dilakukan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pelalawan khususnya ombak Bono kepada masyarakat luar, maka dari itu saya membuat film yang menceritakan tentang kedashayatan ombak bono dengan judul " Menunggu Bono". Ombak bono merupakan ombak terganas yang terletak di Sungai Kampar setelah ombak sungai Amazon," ujar HM Harris.
Mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini mengungkapkan, bahwa Kabupaten Pelalawan sebagai negeri khatulistiwa di Pulau Sumatera pada Wilayah Provinsi Riau memiliki potensi sumberdaya alam dan kekayaan budaya yang cukup besar.
Dengan posisi yang strategis di Jalur Lintas Timur Sumatera dan terakses langsung ke Selat Melaka menjadikan Pelalawan memiliki peluang yang besar dan peran penting dalam perekonomian nasional, regional dan bahkan global.
"Maka film ini merupakan langkah kongrit guna menjawab promosi potensi di daerah ini, kita melihat melalui flim ini, akan banyak pesan-pesan moril yang bisa ditonton masyarakat regional dan bahkan global, sasaran yang kita harapkan, disamping promosi daerah, kita berharap obyek wisata bono bisa melegenda, disamping itu kita juga berharap akan banyak investor yang menanamkan modalnya di bumi Pelalawan," harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangun Dearah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan Ir M Syahrul Syarif menambahkan, bahwa bila ada investor yang mau menanamkan modalnya di wisata bono, berharap para investor tersebut harus mendukung visi Pembangunan Pelalawan yakni terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, dan Berdaya Saing Global secara Berkelanjutan, dalam Masyarakat Inklusif yang Beradat, Beriman, Bertaqwa dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025.
"Gerak pembangunan terus dipacu dengan strategi melalui penguatan sistem inovasi daerah. Kita berharap pemerintah pusat terus mendukung program pariwisata yang di Kabupaten Pelalawan. Selain wisata bono, masih banyak objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pelalawan seperti wisata Danau Tajuwid, wisata istana sayap dan lainnya. Pariwisata yang ada ini perlu dimanfaatkan baik,dengan menggarap potensi yang ada benar-benar didukung," pungkasnya. (rgi/Iin)
sumber : http://www.riau.go.id/

Read More

Desa Adat Perlu Kekuatan Hukum

PEKANBARU: Implementasi desa adat di Riau perlu dukungan kekuatan hukum. Ini dinilai penting agar tidak menjadi kendala di kemudian hari.

Dalam penerapannya,  desa adat ini mengacu pada Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kendala yang ditemukan adalah persoalan waktu yang dinilai sangat singkat.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau, Sudarman di Pekanbaru. Ia menilai, batas waktu pembentukan desa adat berlaku sampai 15 Januari 2015 lalu.  

"Waktu ini yang menjadi kendala teknis. Dalam undang-undang itu waktunya diatur selama setahun saja, mestinya tidak setahun. Karena waktunya tidak cukup untuk merajut kembali dan mencari persyaratan-persyaratan untuk pengusulannya, sesuai dengan amanat UU tersebut," kata Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau itu.

Dengan kondisi itu, tambah Sudarman, usulan dari kabupaten kota yang lain belum dapat terealisasi secara maksimal. Untuk pelaksanaannya pun diminta ada kekuatan hukum sebagai acuan penerapannya.

sumber : riau.go.id

Read More