Basic Training Organization
Kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2014 di Bogor yang di hadiri oleh Pemerintah Provinsi Riau (Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta) dan juga tokoh Riau Bpk.Drs.H.Zaharir AR
Sunday 19 July 2015
Warga Bisa Laporkan Jika Jumpai Pejabat Mudik Dengan Mobil Dinas
Tuesday 14 July 2015
Pemrov Riau Dukung Pacu Jalur Mendunia
PEKANBARU: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) terus mencari inovasi dalam pengembangan potensi wisata daerah. Salah satu yang dinilai memiliki peluang besar untuk "dijual" ke tingkat nasional dan internasional adalah iven pacu jalur. ?
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Fahmizal, Minggu (12/7/2015) di Pekanbaru. Menurutnya, salah satu strategi yang diperlukan adalah menggaungkan promosi sampai ke tingkat nasional dan internasional.
"Banyak potensi wisata yang perlu kita promosikan.Untuk itu, kita terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memaksimalkan potensi dan gaung wisata daerah. Seperti iven pacu jalur yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini," tuturnya.
Fahmizal menerangkan, langkah tersebut merupakan wujud dukungan provinsi terhadap pengembangan destinasi wisata di daerah. Gayung bersambut, Kementerian Pariwisata menerima usulan tersebut.
Ini terlihat dengan promosi dan sosialisasi yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata sampai ke tingkat nasional bahkan internasional.
"Dari hasil koordinasi kita ke Kementerian Pariwisata memang itu pesannya. Harus lebih diduniakan lagi, seperti iven pacu jalur yang akan dipromosikan pusat ke tingkat internasional,"tuturnya.
Langkah tersebut, tambah Fahmizal harus didukung dengan kesiapan daerah. Mulai dari infrastruktur, sikap yang bersahabat dengan wisatawan dan kegiatan positif lainnya.
Salah satu dukungan yang dilakukan adalah dengan konsep home stay, karena kendala yang kerap dialami didaerah adalah minimnya hotel dan penginapan. Bahkan, untuk program ini, Disparekraf Riau juga telah merancang kerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI.(rgi/mz)
Sumber : www.riau.go.id
Friday 10 July 2015
Gawat... Sumatera 215 Titk Api, 192 Ada di Riau
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hasil pengamatan satelit Terra dan Aqua Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru, Jumat (10/7/2015) mendeteksi munculnya 215 titik panas (hotspot) di Sumatera. Dari angka itu, sebanyak 192 titik api di antaranya terdeteksi di wilayah Riau.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Sugarin merincikan, untuk wilayah Riau, hotspot terdeteksi menyebar di sepuluh kabupaten/kota yang didominasi oleh kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yakni sebanyak 63 hotspot dengan confidence diatas 70 persen.
"Dari 192 hotspot di Riau, 63 hotspot terdeteksi di wilayah Rohil. Selanjutnya disusul Pelalawan dengan 53 hotspot, Inhu 20 hotspot, Bengkalis 17 hotspot, Kuansing 13 hotspot, Kampar 5 hotspot, Siak 4 hotspot, kemudian Pekanbaru dan Inhil masing-masing 3 hotspot," jelas Sugarin.
Dikatakan Sugarin, banyaknya titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Riau telah berpengaruh langusng terhadap jarak pandang (visibility) di sejumlah kawasan di Riau. "Pekanbaru visibility 5 km (haze), Dumai 4 km (haze), Pelalawan 5 Km (haze) dan Rengat 5 km (haze)," ujar Sugarin.
Banyaknya hotspot yang terdeteksi di Riau, lanjut Sugarin juga telah berakibat langsung pada kualiatas udara dimana alat pemantau PM10 indeks standar pencemaran udara (ISPU) Pekanbaru dalam kategori tidak sehat.
"Sedangkan prakiraan cuaca hari ini secara umum Provinsi Riau cerah berawan. Peluang turunnya hujan dengan intensitas ringan tidak merata terjadi pada malam atau dini hari di wilayah Riau bagian tengah dan pesisir timur," tukasnya.
Sumber : www.riaupos.co
Sunday 5 July 2015
Haris Dampingi Mendagri Nonton Film "Menunggu Bono"
Kali ini promosi wisata bono dengan membuat soundtrack film Bono dengan judul "Menunggu Bono" yang dilakukan Bupati. Dan dalam hal ini, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, penggarapan film Menunggu Bono merupakan suatu tonggak perjuangan memperkenalkan dan membangun potensi daerah Pelalawan. Pengarapan film layar lebar ini mengangkat budaya melayu dan fenomena gelombang bono sebagai latar dari film tersebut.
Pemutaran film bono ini langsung disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indinesia (Mendagri RI) Tjahyo Kumolo bersama istri, Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama istri, Kementerian Pariwisata, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten Pelalawan, Sektretaris Kabupaten Pelalawan Drs H Tengku Mukhlis MSi, unsur forkompinda Provinsi Riau dan forkompinda Kabupaten Pelalawan, Kepala SKPD beserta istri lingkup Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan, produser, sutradara, para pemeran yang terlibat film bono dan Kru film.
Demikian hal inin disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangun Dearah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan Ir M Syahrul Syarif MSi,Minggu (5/7) di Pangkalan Kerinci. Dikatakannya, bahwa pemutaran film menunggu Bono didepan Mendagri RI ingin menyampaikan, kalau Kabupaten Pelalawan merupakan suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang indah dan asri. Dimana disatu Kecamatan terdapat sebuah ombak yang kuat termasuk 5 ombak tergenas di sungai seluruh di dunia setelah Sungai Amazon di Negera Brazil.
"Segala segi sektor terus dilakukan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pelalawan khususnya ombak Bono kepada masyarakat luar, maka dari itu saya membuat film yang menceritakan tentang kedashayatan ombak bono dengan judul " Menunggu Bono". Ombak bono merupakan ombak terganas yang terletak di Sungai Kampar setelah ombak sungai Amazon," ujar HM Harris.
Mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini mengungkapkan, bahwa Kabupaten Pelalawan sebagai negeri khatulistiwa di Pulau Sumatera pada Wilayah Provinsi Riau memiliki potensi sumberdaya alam dan kekayaan budaya yang cukup besar.
Dengan posisi yang strategis di Jalur Lintas Timur Sumatera dan terakses langsung ke Selat Melaka menjadikan Pelalawan memiliki peluang yang besar dan peran penting dalam perekonomian nasional, regional dan bahkan global.
"Maka film ini merupakan langkah kongrit guna menjawab promosi potensi di daerah ini, kita melihat melalui flim ini, akan banyak pesan-pesan moril yang bisa ditonton masyarakat regional dan bahkan global, sasaran yang kita harapkan, disamping promosi daerah, kita berharap obyek wisata bono bisa melegenda, disamping itu kita juga berharap akan banyak investor yang menanamkan modalnya di bumi Pelalawan," harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangun Dearah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan Ir M Syahrul Syarif menambahkan, bahwa bila ada investor yang mau menanamkan modalnya di wisata bono, berharap para investor tersebut harus mendukung visi Pembangunan Pelalawan yakni terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, dan Berdaya Saing Global secara Berkelanjutan, dalam Masyarakat Inklusif yang Beradat, Beriman, Bertaqwa dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025.
"Gerak pembangunan terus dipacu dengan strategi melalui penguatan sistem inovasi daerah. Kita berharap pemerintah pusat terus mendukung program pariwisata yang di Kabupaten Pelalawan. Selain wisata bono, masih banyak objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pelalawan seperti wisata Danau Tajuwid, wisata istana sayap dan lainnya. Pariwisata yang ada ini perlu dimanfaatkan baik,dengan menggarap potensi yang ada benar-benar didukung," pungkasnya. (rgi/Iin)
sumber : http://www.riau.go.id/
Wednesday 24 June 2015
Desa Adat Perlu Kekuatan Hukum
sumber : riau.go.id
Thursday 28 May 2015
Bupati Irwan Nara Sumber Diskusi Publik "Meneroka Meranti Masa Kini dan Masa Akan Datang"
SELATPANJANG - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si menjadi nara sumber Diskusi Publik dengan Tema "Meneroka Meranti Masa Kini dan Masa Akan Datang", acara yang bertujuan untuk mengkomunikasikan perkembangan dan keingan masyarakat Meranti itu, digelar di Hotel Alpha Pekanbaru, Minggu (10/5/2015).
Turut hadir dalam acara yang digelar oleh Ikatakan Pelajar Mahasiswa Selatpanjang (IPMS) Pekanbaru itu, Pengamat Tata Letak Kota Provinsi Riau Ir. Mardiyanto Manan, MT, Koordinator Wilayah Riau Program Keluarga Harapan. Dr. Abdul Halim Mahally, tokoh masyarakat Fahrudin Bakar, Anggota DPRD Riau Dapil Meranti T. Nazlah, Anggota DPRD Meranti Ardiansyah, Asisten II Sekda Ir. Anwar Zainal, Kadis/Kabag, pengurus dan anggota ikatan mahasiswa Meranti, serta tokoh lainnya.
Meranti sebagai sebuah Kabupaten termuda di Riau, untuk menjadi yang terdepan, banyak tantangan yang harus dibenahi, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kwalitas SDM, membangun ekonomi, hingga pengentasan masalah sosial seperti kemiskinan yang masih cukup tinggi, angka pengangguran yang tiap tahun bertambah, dan masalah kriminalitas yang terus menghantui daerah yang sedang berkembang.
Bupati Irwan, selaku pembicara berharap, melalui acara itu dapat menghadirkan berbagai ide cemerlang dalam rangka membangun Meranti lebih baik lagi kedepan, dan kepada mahasiswa dan kaum muda Meranti, dapat menjadi agent of chance dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumberdaya Meranti untuk melahirkan berbagai program menuju Meranti yang di cita-citakan.
Pada kesempatan itu, Bupati mengajak kepada seluruh masyarakat Meranti khususnya kaum muda untuk melihat Meranti dengan perspektif positif, menyatukan persepsi menuju Meranti yang lebih baik dimasa yang akan datang. "Jika kita melihat sesuatu secara negatif thingking maka kita tidak akan maju-maju," ucap Bupati.
Berbagai pemikiran dan pandangan muncul dalam diskusi tersebut, senada dengan Bupati Irwan, perwakilan masyarakat Syafrizal, berpendapat, masyarakat harus dapat melihat Pembangunan di Kabupaten Meranti dengan Positif Thingking, pembangunan baru dapat berjalan dengan baik jika program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemda seiring dengan kwalitas SDM yang mumpuni, untuk itu sektor SDM harus lebih dulu dibenahi.
Bupati mengatakan positif thingking sangat diperlukan, karena sebaik apapun program pembangunan yang dijalankan Pemda, jika dilihat dengan negatif thingking maka selalu tidak baik. "Jika ada yang bagus mari kita dikung bersama," ajaknya.
Tokoh masyarakat lainnya, Fahrudin Bakar mengucapkan apresiasi kepada Bupati Meranti yang telah berhasil menekan angka keluarga miskin di Meranti, yang dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dari Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawangsa di Kupang tahun 2014 lalu, berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan meraih penghargaan Sindo Weekly Magazine di bidang Investasi diawal 2015 lalu. Selain itu berhasil membawa Presiden RI Jokowidodo ke Sungai Tohor.
Seperti dijelaskan Bupati, selama kurun waktu terakhir Pemda Meranti telah berhasil menekan angka kemiskinan dari 42 persen menjadi 32 persen, namun akibat terganggunya stabilitas ekonomi nasional, kenaikan BBM dan harga sembako, menyebabkan kembali tingginya angka kemiskinan di Meranti.
Menuntaskannya, Pemda Meranti akan berupaya melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan. Diakui Bupati, pembangunan yang ada di Selatpanjang lebih baik dari pembangunan di Kecamatan Merbau, Putri Puyu maupun Rangsang Pesisir. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi daerah yang cukup berat serta keterbatasan akses. "untuk mengakses Desa sangat sulit, kita ingin membangun infrastruktur yang baik namun kondisi alam yang sangat berat menjadi kendala," jelas Bupati.
Seperti yang terjadi pada pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) yang menghubungkan Pulau Merbau dan Tebing Tinggi. Yang direncanakan sebagai penghubung antara daerah kota dan daerah terpencil.
Masalah pengangguran di Meranti menjadi prioritas yang harus diruntaskan, sekedar informasi, jumlah tamatan SLTA sederajat di Meranti tiap tahunnya berjumlah 2700 orang, sebanyak 700 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 2000 orang lainnya menganggur dan sebagian lagi masuk pasar kerja, kondisi semakin diperburuk dengan masuknya 300 orang tamatan sarjana, belum lagi Migrasi membuat tekanan pengangguran, masalah ekonomi dan keamanan semakin tinggi. Jika tidak bisa mengkondisikan peluang kerja dan masuknya investor maka akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan.
Ikatan Pelajar Mahasiswa Selatpanjang (IPMS) foto bersama usai menggelar diskusi publik dengan narasumber utama Bupati Irwan Nasir. Mereka memperbincangkan kondisi dan nasib Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dijelaskan Bupati, mengatasi hal itu, selama kepemimpinannya, menerapkan beberapa konsep, yakni menjamin perut masyarakat tetap kenyang, salah satunya dengan mengambil kebijakan nekat, memperkerjakan 250 orang Satpol PP. "Dulunya mereka menganggur dan banyak yang jadi preman dengan kita pekerjakan dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, begitu juga dengan mengangkat 450 orang janda miskin dan orang tua menjadi petugas kebersihan, ini bukan sekedar memperkejakan tapi usaha kita menyelesaikan masalah sosial," ujar Bupati.
Setelah perut kenyang, hal lainnya yang harus dijaga kesehatan masyarakat, saat ini Meranti memiliki Puskesma di tiap Kecamatan yang aktif 24 jam berikut 1 dokter, Puskesdes dan Pustu setta Bidan di tiap desa. Membangun kerjasama dengan RS didaerah tetanggga Tanjung Balai Karimun dan Bengkalis untuk masyarakat yang jauh dari Selatpanjang.
Setelah sehat, menurut Bupati harus pintar, dan Pemda Meranti menyiapkan dana beasiswa sebesar 6 miliar. Seperti diketahui dalam rangka mempersiapkan bibit unggul, Pemda Meranti telah menyekolahkan tamatan SMU sebanyak 25 orang di Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menjadi tenaga pengelola pertanian hebat, Akuntasi UNRI sebanyak 30 orang, dan ITB Bandung sebanyak 33 orang, di Politeknik Pengelolaan Keuangan UGM sebanyak 30 orang serta menyekolahkan ke Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN). "Semua dalam rangka melahirkan generasi muda yang tangguh sebagai operator pembangunan," ucap Bupati.
Selain itu mengupayakan masyarakat memiliki uang banyak, dengan mencibtakan berbagai peluang usaha, "saya terpaksa menjadi direktur marketing, meperkenalkan Meranti ke tingkat nasional dan internasional, hasilnya banyak investor yang masuk dan terjadi peningkatan APBD dari 300 Miliar menjadi 1.6 Triliun. Dihadapan para mahasiswa dan tokoh masyarakat, Ditegaskan Bupati Irwan, hal itu belum cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan akhlak dan keimanan. Dan melalui program MTQ mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten telah berhasil membawa Meranti meraih prestasi peringkat II MTQ Tingkat Provinsi Riau. Dan 6 orang Qori asal Meranti telah mewakili Riau di aja g MTQ tingkat Nasional. Ditahun 2015 ini Bupati menargetkan Meranti meraih peringkat I MTQ.
Pada kesempatan itu, Abdul Halim yang turut menjadi pembicara meminta mahasiswa dapat menjadi agent of change, menggunakan skil yang dimiliki untuk mencibtakan peluang kerja jangan sampai menjadi pengangguran. Siapkan diri menjadi manusia yang terbaik, bermanfaat tidak saja untuk keluarga tetapi bangsa dan negara.
Pengamat perkotaan Mardianto Manan, mengatakan Meranti diprediksi dapat mejadi Batam kedua hal itu sesuai dengan letaknya yang strategis berdekatan dengan dua negara tetangga Malaysia dan Singapura serta didukung potensi besar yang dimiliki. "Meranti kedepan akan mapu bersaing dan sejajar dengan Kabupaten lainnya," ujarnya.
Menurut Mardianto, untuk mewujudkannya perlu memperhatikan managemen perkotaan yakni pengelolaan sistem kegiatan yang baik, jaringan yang baik serta pengelolaan kelembagaan yang baik. (Adv)
Sumber : www.halloriau.com
Wednesday 27 May 2015
Legislator: RTRWP Riau harus ditinjau ulang
Pekanbaru (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau harus tertunda pengesahannya karena akan ditinjau ulang kembali oleh panitia kerja tata ruang di Senayan.
"Tata Ruang bagian tugas Komisi II. Sudah ada panjanya dan hampir seluruh RTRWP di berbagai daerah akan ditinjau ulang kebijakan tata ruangnya, termasuk Riau," katanya di Pekanbaru, Rabu.
Dia mengatakan, hal itu karena selama ini instansi terkait hanya bekerja sektoral. Contohnya Kementerian Agararia Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Perkebunan punya peta dan regulasi tersendiri-sendiri dulu.
Kementerian Agraria misalnya telah menata sedemikian rupa tata ruangnya, lalu masuk kementerian kehutanan dan hasilnya jadi kacau. Untuk ini pemerintah harus duduk satu meja agar setiap sektor mempunyai kesamaan tata ruang.
"Sudah dicoba ambil peta dari semua kementrian itu saat rapat di komisi II. Ternyata setelah coba disesuaikan, ternyata tidak cocok," ungkap Ketua Fraksi PKB MPR itu.
Saat ini, kata dia, hal itu telah disepakati bahwa sektor acuannya saat ini adalah Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya diikuti oleh kementerian terkait lainnya.
Ketika ditanyakan apakah proses pengkajian RTRWP Riau akan menghambat pembangunan provinsi itu, dia mengatakan memang akan tergannggu. Namun itulah solusi yang dinilai tepat untuk memperbaharui kacaunya tata ruang.
"Memang terganggu, tapi ini solusinya," ujar Legislator asal Riau ini.
Di Riau sendiri, belum disahkannya RTRWP sering dijadikan alasan pejabat setempat belum terlaksananya pembangunan. Bahkan untuk pembangunan yang bersumber dari dana pusat sekalipun seperti Jalan Tol TransSumatera Pekanbaru-Dumai karena melewati kawasan hutan lindung.
Sumber ; www.antaranews.com
Pemprov Riau Kembali Belanja Mobil Dinas Pejabat Sebesar Rp20,7 Miliar
Gubernur Minta SKPD Dukung Keterbukaan Informasi Publik
MC Riau Raih Penghargaan Terbaik Nasional
Saturday 18 May 2013
50 % Persyaratan Cagub Independen Tidak Memenuhi Syarat
"Dari hasil verifikasi di tingkat KPU, ada banyak ditemukan permasalahan dari dukungan yang sifatnya kolektif, yang tidak sesuai dengan petunjuk KPU Provinsi," jelas anggota KPU Kota Pekanbaru Abdul Wahid, Kamis (16/5/13).
Wahid menjelaskan, verifikasi dukungan kolektif bermasalah dari lembar dukungan yang tidak ditandatangani setiap lembarnya oleh pasangan calon, Ada juga yang sifat dukunganya terpotong. Menurutnya itu tidak sesuai dengan Peraturan KPU nomer 9 tahun 12 pasal 43 huruf h dan i, dimana harus setiap lembar kepalanya ditandatangani pasangan calon.
"Banyak yang bermasalah, seharusnya kalau kolektif itu nomer daftarnya ber urut dan di satu kepala ditandatangani. Ada juga yang berurut, tapi lembaranya masing-masing memiliki kepala. Ini harus setiap lembar ditandatangani, tetapi hanay ditandatangani di lembar terahir," contohnya.
Uantuk hasil verifikasi dukungan perseorangan, banyaknya permasalahan ditemui tidak adanya tandatangan atau matrai pendukung perorangan. Dimana, dari hasilverifikasi PPS dukungan perseorangan harus dibubuhi keduanya, kalau hanya satu saja maka tetap dinyatakan sebagai TMS.
Dicontohkanya, dari seratus dukungan yang masuk hanya satu dukungan yang ditandatangani diatas matrai itu yang dianggap MS (memenuhi syarat) dan 99 dinyatakan TMS. "Walau ada dukungan yang ada matrai, tetapi tidak ada tandatangan atau sebaliknya ada tandatangan tidak ada matrai itu TMS," tegasnya.
Mahasiswa Riau Tuntut Nasionalisasi Blok Migas
Mereka yang berada di depan gerbang masuk PT Chevron Pacific Indonesia, kompleks Rumbai, berharap agar Pemerintah berani menasionalisasi aset minyak dan gas (migas) dengan tidak memperpanjang kontrak blok minyak Siak di Riau kepada Chevron.
Sejumlah mahasiswa melakukan demo terkait dengan keberadaan perusahaan asing yang sudah bercokol di Indonesia selama 88 tahun itu yang akan memperpanjang masa kontraknya.
Bahkan, perusahaan tersebut jauh hari telah mengusulkan perpanjangan ke Kementerian ESDM terkait masa kontrak Chevron di Blok Siak yang akan habis pada bulan November 2013.
Aksi mahasiswa sempat memanas setelah mereka membakar ban bekas dan mendobrak gerbang besi setinggi 5 meter. Namun, demonstrasi tetap terkendali dan mahasiswa hanya meneruskan orasi mereka setelah melewati gerbang pertama.
"Penguasaan modal asing atas kekayaan alam negeri ini tiap tahun semakin meningkat karena aturan perundangan-undangan kita dibuat dengan ide utama kompetisi bebas. Akibatnya, perusahaan negara harus menjadi anak tiri dalam mengelola kekayaan alam di negeri sendiri," kata koordinator lapangan, Yopi Pranoto.
Kedaulatan negara, menurut dia, seakan telah dibajak oleh kekuatan asing yang padat modal dan kapitalis. Akibatnya, aturan hukum tunduk untuk melegitimasi posisi pemodal besar yang mampu membayar demi kepentingan kekayaan mereka.
"Selama ini, Indonesia belum berdaulat terhadap kekayaan alamnya, bahkan kita akan menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya.
Selain itu, Yopi mengatakan bahwa mahasiswa mendukung upaya hukum kasus dugaan korupsi pada proyek bioremediasi yang melibatkan pegawai Chevron dan rekanannya sebagai tersangka. Kasus penetralan limbah itu kini sudah dalam proses pengadilan di Jakarta.
Ia mengatakan bahwa mahasiswa mendukung majelis hakim untuk bersikap objektif dan jangan terprovokasi dari pihak perusahaan yang melakukan kampanye untuk merekayasa opini publik.
"Usut tuntas kasus bioremediasi untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia," katanya.
Secara terpisah, Manajer Komunikasi Chevron Tiva Permata, ketika menanggapi aksi mahasiswa, mengatakan bahwa seluruh aset dan fasilitas yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia adalah milik negara.
Dalam operasionalnya, kata dia, Chevron bekerja berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract) dan di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku wakil pemerintah Republik Indonesia.
"Chevron merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dari pemerintah Indonesia yang diberi tugas untuk mengelola dan mengoperasikan aset-aset negara di sektor industri migas, di antaranya tanah, bangunan, jaringan pipa dan listrik, serta fasilitas lainnya," kata Tiva dalam siaran persnya.
Terkait dengan perpanjangan Blok Siak, Tiva menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.
"Siapa pun yang mengoperasikan blok tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimum bagi negara dan Provinsi Riau," ujarnya.
MTQ Riau Diundur, Bukti Ketidaksiapan Rokan Hulu
Kabid Cipta Karya, Zulfikri, mengatakan, awal perencanaan, pekerjaan proyek Astaka dan Tribun Utama MTQ Riau di Pasirpangaraian bisa diburu dengan sistem kerja dua shift, yakni kerja antara pukul 08.00 WIB-16.00 WIB dan pukul 16.00 WIB-20.00 WIB.
Melalui penerapan dua shift tersebut, pekerjaan proyek astaka dan tribun utama selesai 16 Juni 2013, seminggu sebelum hari H MTQ Riau yang dijadwalkan dimulai 22 Juni. "Dengan melihat kondisi cuaca, kita tetap berusaha dengan scedule yang ada. Tapi sepertinya hal itu tidak terkejar," kata Zulfikri di Pasirpangaraian, Senin sore (6/5/13).
Zulfikri mengaku, untuk realisasi proyek pekerjaan astaka MTQ Riau baru 20 persen, sementara proyek tribun utama baru sekitar 15 persen. Sementara, proyek landscape dan lahan parkir bukan menjadi bidangnya.
"Kalau apa adanya bisa diusahakan. Tapi untuk relief yang susah sebab membutuhkan ketelitian dan tidak bisa dikerjakan pada malah hari," ungkapnya.
Perkiraan diundurnya helatan akbar MTQ Riau ke-32 juga masih adanya konflik pekerja dengan pemborong di lapangan. Kisruh soal gaji yang dilarikan dan belum dibayarnya uang makan pekerja kepada pemilik warung makan, dianggap Zulfikri belum mengganggu.
Selain kisruh antara pekerja dan pemborong, termasuk kisruh pemilik rumah makan dengan pemborong, Pemkab Rohul juga belum membayar dana ganti rugi pembebasan lahan.
Riau Terkini, 6 Mei 2013
Islamic Solidarity Games Resmi Di Jakarta
"Tadi kita baru selesai rapat dengan Ketua KOI Rita Subowo dan jajaran lainnya, bahwa kita semua sudah sepakat sesuai dengan rencana awal kalau ISG tetap di Jakarta," kata Menpora Roy Suryo kepada riauterkini.com saat dihubungi lewat telepon, Jum'at (16/5/13) terkait kepastian penyelenggaraan ISG.
Pakar Telematika ini mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumumkan kepada publik secara resmi tetang keputusan pemindahan lokasi penyelenggaraan ISG dari Riau ke Jakarta.
"Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita akam umumkan secara resmi hasil keputusan rapat ke publik atas pemindahan tempat peyelenggaraan ISG," sebut Roy Suryo.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, bahwa pemindahan ISG dari Riau ke Jakarta atas permintaan presiden. Berdasarkan pertimbangan, melihat status Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Presiden memang menginginkan ISG diadakan di Riau, tapi dengan syarat gubernur yang baru. Tapi hal itukan tak mungkin dilakukan," jelas Roy Suryo.
Lebih jauh mantan anggota DPR RI ini menyebutkan, kalau Kepres tentang pemindahan ISG dari Riau ke Jakarta ini akan segera diterbitkan. "Kepresnya akan segera dibuat dan secepatnya diterbitkan presiden," ungkapnya.
Mempora juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan persiapan menghadapi ISG yang rencananya diadakan pada September mendatang. "Kita sudah menghubungi Gubernur DKI Jakarta untuk mempersiapkan penyelenggaraan ISG ini," ujarnya.
Riau Terkini
Klewang, Raja Geng Motor
Dijelaskan Kapolresta Pekanbaru, Komisaris Besar Adang Ginanjar, Selsa, 14 Mei 2013, jumlah anggota geng motor binaan Klewang berjumlah 500 orang lebih.
Enam geng motor kecil itu berada di bawa koordinasi geng XTC yang dipimpin Bambang Suprianto, anak kandung Klewang.
"Geng itu ARC, JRC, Street Demon, Atiet Abang, PK atau "Pejahat Kelamin" dan geng motor khusus untuk cewek bernama Sincan," kata Adang Ginanjar kepada VIVAnews.
Hingga hari ini, Polresta Pekanbaru sudah menangkap 14 orang anggota geng motor anak buah Klewang. Dari seluruh pelaku, enam pelajar ditangkap saat berada di sekolah.
"Dua panglima bernama AA dan RB. Pelajar enam orang," katanya lagi.
Ditambahkan Adang Ginanjar, seluruh anggota geng motor itu berada di bawah kendalai Klewang. Mereka yang dianggap loyal akan diangkat menjadi panglima atau masuk ke geng XTC, induk dari geng motor terbesar di Pekanbaru.
Vivanews
Monday 9 July 2012
Jadilah Tuan Rumah yang Baik